Kebijaksanaan Politik dan Contoh kasus

Kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan local.


-Teori Sistem Politik
Kebijakan publik dipandang sebagai respons sistem politik terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karenanya teori ini digunakan untuk menganalisa perubahan dalam suatu sistem politik yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Perlu digaris bawahi bahwa sistem politik memuat mengenai pergantian kepimpinan namun tidak secara mendetail. Bagi kasus yang lebih menganalisa perubahan kebijakan pergantian kepimpinan lebih baik menggunakan teori rational choice.
a) Sistem politik terdiri atas institusi dan aktivitas yang saling berkaitan dalam masyarakat yangmembuat alokasi otoritatif dari nilai-nilai yang mengikat masyarakat
b) Inputs ke dalam sistem politik berasal dari lingkungan dan terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (supports).
c) Outputs dari sistem politik mencakup undang-undang, aturan, keputusan pengadilan dan lain-lain.
d) Feedbacks menunjukkan bahwa outputs atau kebijakan publik yang dibuat pada satu saat tertentu pada gilirannya dapat mengubah lingkungan dan tuntutan yang akan muncul berikutnya, dan juga, karakter sistem politik itu sendiri.


-Teori Kelompok (Group Theory)
Teori kelompok digunakan untuk menjelaskan pengaruh suatu kelompok terhadap proses perubahan kebijakan. Hal ini bisa diterapkan misalkan pada kelompok teknokrat, siloviki ataupun liberalis di negara Rusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan baik dalam maupun luar negeri. Ataupun pada kasus keompok masyarakat cocaleros yang mendukung calon presiden Bolivia.
a) Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok.
b) Interaksi dan perjuangan antara kelompok-kelompok adalah kenyataan sentral dari kehidupan politik.
c) Kelompok adalah sekumpulan orang yang mungkin, atas dasar sikap atau kepentingan yang sama, membuat klaim terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok menjadi kelompok kepentingan manakala ia membuat klaim melalui atau terhadap setiap institusi pemerintah.
d) Konsep utama dalam teori kelompok adalah akses.


-Teori Elit (Elite Theory)
Secara spesifik, teori ini menjadi bagian dari teori kelompok yang ada diatas. Namun teori ini hanya mengkhususkan membahas suatu kelompok masyarakat yang telah lama memegang kekuasaan di suatu negara. Misalkan kelompok masyarakat kelas atas yang memegang kekuasaan di negara Venezuela hingga akhirnya digantikan oleh kebijakan Presiden Hugo Chavez.
a) Kebijakan publik dipandang sebagai pencerminan nilai dan preferensi elite yang berkuasa.
b) Masyarakat terbagi atas sedikit orang yang mempunyai power dan massa yang tidak mempunyai power.
c) Elite berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi. Perpindahan non-elite ke posisi elite harus lambat dan terus menerus untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi.
d) Elite mempunyai konsensus terhadap nilai-nilai dasar dari sistem sosial dan pelestarian sistem.
e) Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat inkremental.
f) Elite mempengaruhi massa lebih banyak daripada massa mempengaruhi elite.

Contoh kasus nya 

Kasus Prita Mulyasari

Kasus ini bermula ketika seorang ibu bernama Prita curhat melalui jejaring social facebook mengenai pelayanan Rumah Sakit  Omni Internasional  yang tidak memadai di Tengerang. Dia mengeluarkan unek-uneknya atau kejengkelannya terhadap pelayanan RS yang dianggapnya tidak professional.

Curhatan Prita diketahui oleh media, sehingga mereka mengekspos hal ini dalam penerbitan beritanya. Ada yang melalui surat kabar, internet dan TV yang nyata-nyatanya disaksikan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Akibatnya hamper semua orang membicarakan kasus ini sepanjang waktu, kemudian muncul Pro dan Kontra terhadap Prita di masyarakat. Ada pihak yang mendukung Prita dan ada pihak yang tidak suka kepada Prita. Di pihak lain RS Omni Internasional menggugat  Prita secara Perdata dan Pidana sehingga dia sempat dipenjara karena melakukan pencemaran nama baik.

Hal ini menjadi mengkhawatirkan di dalam masyarakat karena banyak yang berbeda argumen sehingga ditakutkan akan ada pihak-pihak yang memancing terjadinya keributan Pada akhirnya pemerintah mengagendakan kasus Prita sebagai kasus yang harus diselesaikan dengan segera, karena bisa mengganggu stabilitas nasional. Mulanya Pemerintah berusaha memfasilitasi mediasi antara Prita dengan pihak RS, namun tidak menemui jalan keluar. Sehingga kasus ini akhirnya diselesaikan di ranah hukum.